PeaceGeneration Indonesia-Komunitas Lokal Luncurkan Kampanye #Friendship4Peace Atasi Isu Intoleransi

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia tengah menghadapi darurat toleransi beragama.
Dilansir dari laporan SETARA Institute, pada 2023, terjadi 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk kesulitan membangun tempat ibadah, peraturan diskriminatif, tuduhan penistaan agama, dan pelarangan kegiatan keagamaan.
Pada Maret 2023, pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditolak. Baru-baru ini, viral di media sosial pembubaran aktivitas ibadah di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, pada Juli 2024.
Merespons peristiwa tersebut, 20 komunitas lokal di Indonesia meluncurkan kampanye #Friendship4Peace untuk menyuarakan isu kebebasan beribadah dan berkeyakinan.
Kampanye ini diluncurkan di aplikasi Campaign #ForABetterWorld, sebuah platform karya anak bangsa yang menyuarakan isu-isu sosial secara inovatif dan luas.
Kampanye ini berkolaborasi dengan PeaceGeneration Indonesia, sebuah social enterprise yang bergerak di bidang pendidikan
perdamaian.
Menurut Direktur Eksekutif PeaceGeneration Indonesia, Irfan Amali, kampanye ini adalah langkah praktis yang bisa diikuti berbagai kalangan.
“Kami sadar, banyak masyarakat yang punya tekad besar untuk meruntuhkan tembok intoleransi, sayangnya mereka hanya bisa diam karena tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan menyelesaikan aksi #Friendship4Peace, masyarakat bisa membantu banyak orang dengan cara yang simpel dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja,” ujar Irfan.
Indonesia tengah menghadapi darurat toleransi beragama. Sebanyak 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2023.
- Program Rumah Layak Huni Bantu 100 Mustahik di 12 Provinsi Selama Ramadan
- Pertamina Ganti Oli Gratis Bagi 1.000 Motor yang Terdampak Banjir di Jabodetabek
- Pasbata Dukung Pemerintah Berantas Mafia Energi
- Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, Ribuan Honorer Gelar Demo Nasional 18 Maret
- Waka MPR: Perlu Political Will Para Pemangku Kepentingan untuk Wujudkan Kesetaraan
- Setara Institute Dorong Pembangunan Inklusif di Daerah, Rilis Alat Kebijakan untuk Susun RPJMD