Pedagang Tukar Karung Beras SPHP, Rajiv DPR Pertanyakan Fungsi Pengawasan Bulog
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Rajiv mengaku geram setelah menerima video yang menunjukkan kecurangan oknum pedagang beras nakal menukar karung beras Bulog dengan karung beras premium.
Kegeraman Rajiv diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur utama Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Komisi IV DPR RI di kompleks Parlemen, Selasa (4/2/2025).
Meskipun sepakat untuk melaporkan ke polisi, namun Rajiv juga menanyakan peran pengawasan Bulog yang seharusnya bisa mencegah kecurangan ini.
“Saya mendapat video, ini (terjadi) akhir Desember 2024, beras bulog ditukar dengan karung premium. Tadi sama kepala Bapanas mengatakan kalau ada tukar karung kita tukar polisi, iya saya sepakat, tetapi fungsi pengawasan bulog bagaimana?” tanya Rajiv.
Rajiv khawatir jika pengawasan Bulog tidak berjalan dan tidak ada sanksi pada pelaku pedagang beras nakal, makan akan mengganggu program swasembada pangan yang merupakan program utama pemerintah.
“Kalau ini enggak diberesin saya khawatir swasembada pangan terganggu, nanti ketika panen jangan sampai Bulog gak bisa menyerap karena perilaku curang oknum pedagang, ujung-ujungnya harga gabah turun, gagal lagi swasembada pangan,” ujar Rajiv.
Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini juga mengkritik Dirut Bulog yang kerap mengatakan dipanggil atau menemui Presiden kepada peserta RDP sehingga terkesan menjadi pembenaran atas semua tindakan Bulog selama ini.
“Jadi, enggak usah banyak bilang dipanggil Pak Presiden, kita semua di sini bela Presiden, Pak,” tegas Rajiv.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Rajiv geram setelah menerima video yang menunjukkan kecurangan oknum pedagang beras nakal menukar karung beras.
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Menangis, Nasib Pengangkatan R2/R3 Tua Diujung Pensiun, untuk PPPK 2024 Tahun Depan
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Pakar Soroti Tantangan Transisi Energi di Asia Tenggara, Stabilitas Kebijakan Jadi Kunci
- Jokowi Mau Bikin Partai Super Tbk, Cucun PKB: Silakan Asal Sesuai UU
- Tok! DPR Setujui Permohonan Emil Audero Cs Jadi WNI