Peduli NKRI, Ratusan Ormas Bakal Bertemu di Bandung

jpnn.com - JAKARTA - Ratusan organisasi masyarakat non partai politik yang merasa peduli terhadap keberlangsungan dan keutuhan NKRI akan mengadakan pertemuan akbar yang dinamakan Forum Musyawarah Mufakat (FMM) di Bandung, Jawa Barat 30 Oktober 2013 mendatang.

M Ari Mulya Subagdja selaku Sekretaris Jenderal Masyarakat Musyawarah dan Mufakat (M3) yang memfasilitasi pertemuan itu mengatakan, organisasi non parpol merasa ikut bertanggung jawab menjaga keberlangsung dan keutuhan NKRI karena parpol tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri.

"Karena itu M3 memfasilitasi organisasi-organisasi non parpol bertemu mengerahkan seluruh motivasinya bagi bangsa dan negara untuk memperkuat kemampuan parpol. Pertemuan itu disebut FMM ke-1," kata Ari dalam konferensi pers jelang pelaksanaan FMM, di Jakarta, Kamis (24/10).

Dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan senior Parni Hadi, aktivis HAM Ratna Sarumpaet, aktivis petisi 28 Harris Rusli dan Ketua Umum Asosiasi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati itu, Ari mengatakan FMM ke-1 itu akan dihadiri sekitar 192 organisasi non parpol.

Menurut Ari, kekuatan parpol merupakan kekuatan soliditas struktural-prosedural yanag berorientasi pada kepentingan nasional lima tahunan yakni pemilu. Sedangkan organisasi non parpol terletak pada fundamen kultural-fungsional yang berorientasi nilai-nilai.

Karena itu FMM akan membahas isu-isu terkait eksistensi dan sumber daya negara, masalah konstituisi serta mempertanyakan tanggung jawab organisasi non parpol daam menjaga keutuhan NKRI.

Edwin Henawan Soekowati mengatakan, saat ini batang tubuh UUD 1945 telah melenceng dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. "Kalau kita runut dari awal, konstitusi sudah melenceng. Ini sudah negara baru, bukan negara yang kita proklamasikan," katanya.

Sementara itu, Harris Rusli menilai Indonesia saat ini sudah tidak mengenal tradisi musyawarah dan mufakat. Sehingga ada problem serius dalam sistem ketatanegaraan yang dijalankan. "Ada pemilu langsung, tapi rakyat merasa tidak diperjuangkan kepentingannya," kata Rusli.