Pegawai BPK Tantang Ahok Duel, KPK Ogah Ikut Campur

Pegawai BPK Tantang Ahok Duel, KPK Ogah Ikut Campur
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) makin panas. Perseteruan dipicu audit investigasi BPK, yang menurut Ahok menipu dan ngacau.

Puncaknya adalah dengan kemunculan sebuah video yang beredar di Youtube. Video itu berisi adegan seseorang yang mengaku sebagai pegawai BPK bernama Imam Supriadi. Dia menantang Ahok untuk berduel.

Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ikut campur dalam kegaduhan dan saling tuding itu.

"KPK tidak ikut soal tuding-tudingan," ujar Wakil Ketua KPK La Ode M. Syarief melalui pesan singkat, Jumat (15/4/2016).

Syarief menerangkan, setelah meminta keterangan dari mantan bupati Belitung Timur itu beberapa hari lalu, KPK kini tengah memetakan temuan dari hasil pemeriksaan tersebut.

"Sedang dipetakan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan. Laporan BPK juga dimintakan klarifikasi ke Ahok dan itu yang sedang dilakukan," ujar mantan lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu.

Di tempat terpisah, Juru Bicara BPK Yudi Ramdan membenarkan bahwa pria yang ada di video dan nampak menantang Ahok berduel itu merupakan karyawan BPK.

Pihaknya kini tengah menurunkan tim untuk memeriksa Imam Supriadi terkait video berdurasi sekitar 14 menitan itu. Sebab tidak ingin kegaduhan tersebut semakin berlarut-larut.

"Kami sudah turunkan tim inspektorat kami untuk memanggil dan memeriksa yang bersangkutan, sesuai ketentuan," ungkap Yudi.

Sementara itu menurut BPK, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta terdapat enam penyimpangan.

Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

BPK menilai, proses pembelian itu tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

Menindaklanjuti audit investigasi BPK, KPK pun mulai menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Terbaru, KPK meminta keterangan Ahok. Dengan nada sarkas, Ahok pun menilai audit yang dilakukan BPK itu tidak tepat atau ngaco. (put/jpg)



Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News