Pegawai BUMN Juga Harus Pakai Pertamax

Menurut Harun, di internal Pertamina, sejak empat tahun lalu, sudah ada kebijakan bahwa semua kendaraan operasional atau kendaraan dinas yang digunakan karyawan Pertamina, harus menggunakan BBM nonsubsidi atau Pertamax. "Alhamdulillah, kebijakan itu sangat efektif. Tapi, ini di Pertamina, kalau untuk PNS atau BUMN lain, belum tentu (efektif)," katanya.

Harun menyebut, saat ini pun Pertamina terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mampu pemilik mobil untuk tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi. Imbauan itu dilakukan melalui spanduk-spanduk di SPBU maupun monitor di atas dispenser Premium di SPBU. "Tapi, kalau sekedar imbauan memang sulit. Petugas SPBU juga tidak bisa melarang orang yang mau beli Premium, karena nanti malah ribut di mana-mana," ucapnya.

Harun bercerita, dirinya pernah mencoba menegur pengemudi mobil Hummer yang kedapatan membeli Premium di salah satu SPBU di Jakarta. "Sepertinya itu yang beli sopirnya. Waktu saya tegur, dia malah marah-marah. Ya sudah, saya tidak bisa melarang, karena memang belum ada aturan yang melarang," ujarnya. Sebagai gambaran, Hummer adalah kendaraan jenis sport utility vehicle (SUV) buatan AS yang harganya di atas Rp 3 miliar.

Karena itu, lanjut Harus, jika memang pemerintah ingin menekan konsumsi BBM bersubsidi, maka harus melalui regulasi yang mengikat. "Tapi, sementara regulasinya disusun, imbauan untuk masyarakat mampu agar tidak membeli BBM bersubsidi juga harus terus disosialisasikan, termasuk di daerah," jelasnya.