Pegawai Daerah Hanya Mikir Kenaikan Gaji

JAKARTA--Upaya pemerintah pusat untuk melakukan reformasi birokrasi di semua lini dikhawairkan bakal terbentur ketika akan diterapkan di di daerah. Pasalnya, selama ini pemda masih kurang peduli terhadap layanan publik, akibatnya terjadi distorsi pelaksanaan otda.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN-RB) EE Mangindaan mengeluhkan persoalan ini. Mestinya, lanjut mantan Ketua Komisi II DPR itu, kebijakan otonomi daerah memberi dampak nyata dalam peningkatan pelayanan oleh pemerintah daeah kepada masyarakatnya.  Kebijakan otonomi yang diikuti dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, mestinya dijadikan peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas.

"Sayangnya, setelah otonomi ada kecenderungan pelayanan publik menjadi terfragmentasi antar daerah," ujar Mangindaan dalam pemaparannya di depan peserta rakornas yang digelar Kementrian PAN-RB di Hotel Sahid, Kamis (19/11).

Keluhan yang sama diutarakan Deputi Menpan Bidang Pelayanan Publik, Cerdas Kaban.  Dia menyayangkan rendahnya pelayanan publik di daerah. Yang membuatnya lebih prihatin lagi, para pejabat daerah seolah-olah hanya memikirkan uang saja. "Para aparaturnya selalu ngotot untuk menaikkan gajinya setiap tahun. Reformasi birokrasi itu bukan renumerasi. Renumerasi ada bila lembaga maupun aparaturnya sudah direformasi," ujarnya.