Pegawai Kemnaker Teken Pakta Integritas Netralitas Hadapi Pemilu 2024, Begini Isinya
"Netralitas kita sangat penting adanya, agar kewenangan yang dijalankan tidak disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu," tegasnya.
Sekjen Anwar Sanusi mengingatkan seluruh pegawai Kemnaker wajib berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial.
"Jangan sampai jempol kita menjadi sumber masalah untuk kita karena pelanggaran netralitas," pesannya.
Dia juga berpesan agar pegawai Kemnaker hati-hati dalam berpose, memposting sesuatu, memberikan komentar, share atau bahkan memberikan 'like' atas sebuah postingan.
Sekjen Anwar menilai hal tersebut dianggap tidak netral, dan dapat dijatuhi hukuman disiplin apabila mampu dibuktikan seorang ASN tidak netral.
"Jangan sampai kita semua sebagai pegawai pemerintah yang seharusnya memiliki peran dan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, malah menjadi pemecah belah persatuan bangsa melalui perilaku kita baik di kehidupan kita atau pun di media sosial," pungkasnya. (mrk/jpnn)
PAKTA INTEGRITAS NETRALITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
MENYATAKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN PENUH KESADARAN BAHWA SAYA:
1. MENJAGA DAN MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK BAIK SEBELUM, SELAMA MAUPUN SESUDAH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
Sekjen Anwar Sanusi menyaksikan pegawai Kemnaker menandatangani Pakta Integritas Netralitas dalam Pemilu 2024
- Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Pergub ASN Boleh Poligami
- Permendikdasmen 1 Tahun 2025: Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ada Batasan Waktu
- Gaji Aman 1 Tahun, Tidak Akan Ada Honorer yang Diberhentikan
- Pemkab Gorontalo Menyiapkan Rp 5,8 M untuk TPP Januari 2025
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, MenPAN-RB Terbitkan Surat Pengangkatan PPPK, Semoga Pegawai Honorer Habis Juli 2025
- Banyak Guru Honorer di Jabar Belum Diangkat PPPK, FKGH Tuntut Keseriusan Pemerintah