Pegawai KPK yang Tak Layak Menjadi ASN Jangan Politisasi Proses TWK
jpnn.com, JAKARTA - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak memenuhi syarat menjadi ASN diminta jangan mempolitisasi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Surya Vandiantara dalam diskusi virtual bertajuk "Peralihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Penegakan Korupsi Terhenti? di Jakarta, Rabu (2/6).
"Jangan mempolitisasi TWK ini," kata Surya.
Dia menilai upaya politisasi itu tampak dari munculnya isu yang menyebutkan pegawai KPK diharuskan memilih Pancasila atau Al-Qur'an.
Surya mengatakan jika bicara mengenai materi pertanyaan yang ada dalam proses TWK tersebut, maka harus dibahas secara keseluruhan.
"Jangan dibahas secara parsial pertanyaannya, karena pasti ada pertanyaan yang berhubungan sebelumnya atau sesudahnya," ucap dia.
Menurut dia, bagi yang tak lolos dalam seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN, seharusnya bisa belajar lagi.
"Jangan sampai KPK-nya marah, dibuka semua jawaban mereka itu. Nanti malu sendiri," pungkas Surya. (mcr8/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Direktur SUDRA Surya Vandiantara meminta pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat jadi ASN untuk belajar lagi.
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Info Terbaru KemenPAN-RB Soal RPP Manajemen ASN
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Ajukan 10 Permintaan, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Semua ASN hingga Honorer Wajib Tahu