Pegiat HAM Pertanyakan Keterlibatan TNI

JAKARTA - Reaksi atas dilibatkannya personel TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih bergulir. Kali ini, kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM) yang bersuara. Mereka menilai keterlibatan anggota TNI tersebut tidak diperlukan.

"Kami mempertanyakan pengerahan TNI dan model kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi atas kenaikan BBM," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Sabtu (24/3).

Penggunaan personel TNI untuk mengantisipasi aksi protes kenaikan harga BBM dinilai tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Misalnya terkait pertahanan dan pembagian peran antara TNI dan Polri.

Selain itu, secara politik memperlihatkan ekspresi kekuasaan yang berlebihan dari pihak penguasa. "Bagi kami melibatkan TNI dalam tindakan-tindakan pengamanan merupakan sesuatu yang ilegal," kata Haris.