Pegiat HAM Pertanyakan Keterlibatan TNI
Dalam Pengamanan Demo Anti BBM
Minggu, 25 Maret 2012 – 07:17 WIB
Alasannya, bertentangan dengan aturan main pelibatan TNI dalam tugas-tugas militer selain perang. "Seharusnya pelibatan melalui sebuah keputusan politik dari presiden dengan persetujuan DPR," imbuhnya.
Baca Juga:
Terjadinya aksi kekerasan dalam menangani demo BBM juga menjadi catatan. Kontras menyayangkan masih terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat kepolisian terhadap demonstran. Misalnya yang terjadi di Jogjakarta, Makasar, Medan, dan Jakarta.
Dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2012, Kontras mencatat terjadi 128 aksi demo anti kenaikan BBM. Dari jumlah itu, 98 aksi berjalan lancar dan 30 demo yang dibubarkan atau terjadi bentrok dengan aparat. Sementara jumlah korban luka-luka mencapai 83 orang.
Haris mengatakan, aksi menolak kenaikan harga BBM merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. "Apalagi rencana kenaikan harga BBM merupakan isu yang kontroversial dan memerlukan partisipasi suara publik sebelum diputuskan," terangnya.
JAKARTA - Reaksi atas dilibatkannya personel TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih bergulir.
BERITA TERKAIT
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat