Pegiat Pemilu Dorong Pilkada Sehat dan Aman dari Covid-19

Adapun, teguran langsung dari Kemendagri dan Bawaslu semestinya menyadarkan bakal Paslon bahwa pemerintah tidak sedang main-main. Maka,  Ray berharap pelanggaran protokol kesehatan tidak terulang kembali ditahap Pilkada selanjutnya, karena semua berkepentingan agar Pilkada berjalan sukses dan lancar.

“Saya kira tidak perlu menutup diri untuk membuat opsi, kalau memang situasinya tidak terkendali, kita semua berkepentingan agar Pilkada ini tidak tertunda oleh karena itu kita semua harus punya komitmen yang kuat bahwa protokol covid-19 itu benar dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini,” kata Ray.

Menurut Alwan, sangat perlu untuk pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan paslon akan di diskualifikasi apabila tidak taat mengikuti protokol kesehatan dalam proses tahapan Pilkada.

“Saya berharap penting untuk mengeluarkan satu peraturan atau kemudian semacam Perpu atau semacam sebuah peraturan yang emergency mengatakan bahwa di berikanlah diskualifikasi bagi pasangan calon yang tetap tidak melakukan protokol kesehatan, didiskualifikasi saja, sehingga itu ada efek jera,” ujarnya.

Dibalik semua itu, ada banyak kisah sukses dan juga gagal dalam penyelenggaraan Pemilu diseluruh dunia saat ini, pertanda nama baik Indonesia sedang dipertaruhkan. Akan tetapi, Arif tetap optimistis, asalkan ada kerjasama yang baik dari semua pihak maka Indonesia tidak akan termasuk dalam daftar negara gagal menyelenggarakan Pemilu ditengah pandemi covid-19.

“KPU dan para penyelenggara Pilkada menghadapi pertaruhan besar, tidak hanya kredibilitas penyelenggara, tidak hanya menyangkut bakal calon tetapi juga nama baik Indonesia yang dipertaruhkan,” terangnya.

Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal yang harus direfleksikan menurut Erik terkait hal yang terjadi pada tahapan pendaftaran kemarin, yakni: pertama komitmen terhadap keselamatan warga. Kedua, komitmen kita terhadap demokrasi.

“Kemudian, kasus yang terjadi kemarin tidak menurunkan atau bahkan menghilangkan komitmen kepada dua hal itu. Jangan kemudian susana ini yang kemudian saling tuding dan saling menyalahkan dan publik dibikin bingung, membuat kita menjadi abai, membuat menghilangkan komitmen kita terhadap keselamatan warga dan komitmen kita terhadap demokrasi itu sendiri,” ungkapnya.(jpnn)