Pejabat Depdagri Terima Setoran Japung

Auditor Utama BPK Syafri Adnan mengungkapkan bahwa semua penerimaan negara seharusnya masuk ke sistem APBN. ’’Mengingat ini uang masyarakat, seharusnya jangan digunakan langsung, tapi harus disetor dulu ke  APBN,” katanya kepada wartawan kemarin.

Berdasar audit tersebut, terang Syafri, jumlah upah pungut yang diterima Departemen Dalam Negeri mencapai Rp 264 miliar. Dana itu diperkirakan masuk pada 2002–2007. ’’Dalam undang-undang sudah jelas aturannya, sudah jelas segala jenis pungutan harus masuk APBN,’’ ungkapnya.

Namun, kata Syafri, BPK tidak dalam kapasitas menilai apakah tiadanya pelaporan tersebut merupakan hal yang salah. ’’Benar atau salah bukan kapasitas kami,’’ terangnya. Persoalan jasa pungut itu sejak lama ditelusuri KPK. Bahkan, Ketua KPK Antasari Azhar menginginkan para kepala daerah mengembalikan jasa pungut yang pernah diterima kepada kas negara.

Wakil Ketua KPK Candra M. Hamzah mengatakan akan menggandeng BPK untuk mendalami masalah itu. ’’Kami akan bekerja sama dengan BPK,” jelasnya.