Pejabat Diingatkan Jangan asal Komentar

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono meminta pejabat publik berhenti memberi informasi yang simpang siur terkait peristiwa Tolikara, Papua. Statemen dari pemerintah menurutnya harus didasari data, bukan opini.

"Pemerintah harus satu suara dan bicara dengan data, tidak dengan opini oleh masing-masing pejabatnya," katanya melaluis siaran pers di Jakarta, Rabu (22/7).

Menurut Abdulhamid, siapa pun bisa menyebarkan berita di era informasi sekarang ini sesuai versi dan kepentingan masing-masing. Apalagi dengan ketersediaan media sosial yang penyebarannya langsung dan sulit dibendung. Bahkan, berita kecil sekalipun bisa memnimbulkan efek yang besar.

"Tapi mereka tidak bisa disalahkan. Yang paling penting adalah dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tidak boleh para pejabatnya membuat pernyataan yang berbeda-beda yang menjadikan informasi semakin simpang siur sehingga tidak ada kejelasan kebenaran dan membuat publik bingung," tegasnya.

Karena persoalan Tolikara berada di ranah politik, hukum dan keamanan, Abdulhamid meminta Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno mengambil peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai hal terkait masalah Tolikara.

"Mendagri, Kapolri, Gubernur Papua, Panglima TNI, Kepala BIN, bahkan Menteri Agama harus dikoordinasi segera oleh Menko Tedjo," jelasnya.

Sejauh ini, KIP memberikan apresiasi terhadap Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim, Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan Kapolri Badrodin Haiti yang langsung mendatangi lokasi.

Kemudian, pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang diinisasi baik oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Namun anggota TPF harus heterogen komposisinya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah baru.