Pejabat Diingatkan, Mobil Dinas Bukan untuk ke Pasar
jpnn.com - JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku menerima laporan dari warga mengenai masih adanya kendaraan dinas nongkrong di mal, sekolah, maupun di pasar.
KemenPAN-RB kembali mengingatkan para pejabat untuk menaati SE MenPAN-RB No 10 dan No 11 Tahun 2014 tentang Penghematan serta Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kantor.
"Di dalam dua SE tersebut sudah sangat jelas. Namanya fasilitas kantor hanya digunakan untuk kebutuhan kantor saja, bukan untuk kepentingan pribadi," kata Sutjipto, kabid Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Program Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, di Jakarta, Rabu (28/1).
Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, lanjutnya, merupakan tindakan melanggar aturan. Meski tidak ada sanksi hukumnya, namun pejabat yang menggunakan fasilitas kantor tersebut akan mendapat sanksi moral.
Misalnya, akan diberitakan media massa soal perilaku sang pejabat sehingga jadi olok-olok masyarakat.
"Mobil dinas itu bukan untuk dipakai anak atau suami atau istri pejabat. Tidak boleh juga dipakai ke pasar, mal, sekolah, dan tempat lainnya yang tidak ada urusan dengan kantor," tegasnya.
Sutjipto kembali mengakui, aturan kedua SE yang dikeluarkan MenPAN-RB itu tidak ada sanksi, hanya sebagai imbauan saja. Sanksinya hanya berupa sanksi moral dari media dan tokoh-tokoh masyarakat. (esy/jpnn)
JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku menerima laporan dari warga mengenai masih adanya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Berita Duka, Ibu Sainah Binti Marzuki Meninggal Dunia