Pejabat Dinas dan Perguruan Tinggi Juga Kena Sanksi
Senin, 13 Mei 2013 – 19:43 WIB

Pejabat Dinas dan Perguruan Tinggi Juga Kena Sanksi
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh belum membuka semua hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud terkait sanksi terhadap para pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA tahun 2013.
Hal ini terlihat dari ekspose yang disampaikan M Nuh di Kemdikbud, Senin (13/5), yang dihadiri juga oleh Wamendikbud Musliar Kasim, Kabalitbang Khairil Notodiputro, dan Irjen Kemdikbud Haryono Umar.
Setidaknya ada empat masalah yang menyebabkan terjadinya kekacauan UN hingga 11 provinsi terlambat melaksanakan ujian nasional itu. Itjen memberikan banyak rekomendasi terkait sanksi. Namun dari semua itu, M Nuh hanya membuka satu, yakni pencoptan Kabalitbang dari jabatannya.
Menteri asal Jawa Timur itu mengakui bahwa sebenarnya bukan hanya Kabalitbang yang direkomendasikan diberi sanksi dicopot dari jabatannya, tapi masih ada yang lain. Hanya saja Nuh belum mau membukanya ke publik.
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh belum membuka semua hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud terkait sanksi
BERITA TERKAIT
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral
- Kemenkes di Guest Lecture U-Bakrie: Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Dalam Kampanye Kesehatan Mental
- 43.502 Siswa Penerima Baru Terima KJP Plus Tahap I 2025