Pejabat Ditangkap KPK, Zulkifli Dorong Pembenahan Sistem

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyesalkan maraknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pejabat daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Enam kepala daerah dalam seminggu, kemudian anggota DPR, penegak hukum beberapa (dari) pengadilan beberapa kali, juga jaksa,” kata Zulkifli di gedung parlemen, Jakarta, Senin (9/10).

Menurut Zul, persoalan ini harus diselesaikan secara mendasar. Zul berpendapat, sistem pemilihan kepala daerah juga harus diperbaiki.

Kalau sistem seperti sekarang di mana terjadi tarung bebas dalam pilkada, peraturannya longgar dan semua diukur dengan uang, maka korupsi tidak akan berhenti. Bayangkan saja, ujar Zul, gaji bupati itu lebih kurang Rp 30 juta – Rp 50 juta per bulan.

Tapi, biaya yang dikeluarkan saat pilkada begitu besar. Belum lagi ketika masyarakat mengajukan proposal, bantuan, sumbangan dan sebagainya kepada sang calon.

“Saya kira kalau tidak bicarakan serius sebab-sebab yang mendasar tentu kejadian seperti ini tidak akan berhenti. Bisa habis orang-orang terbaik,” katanya.

Karena itu, Zul menyarankan agar peraturan-peraturan terkait pemilihan dibenahi. Pendidikan politik kepada publik harus terus dilakukan.

Kalau semua diukur dengan uang, sembako, transport, dan lainnya yang membutuhkan biaya tinggi tentu kejadian seperti ini sulit dihentikan.