Pejabat Ditunjuk Langsung Juga Banyak yang Korupsi

jpnn.com - JAKARA - Pengamat pemerintahan daerah Hasanuddin M Kholil menyatakan, alasan mengembalikan pilkada oleh DPRD karena pilkada langsung menyuburkan korupsi, tidak lah tepat.

Mantan Ketua BEM UGM itu menilai, korupsi tidak ada hubungannya dengan pilkada langsung.

"Korupsi ya korupsi. Itu sangat terkait dengan mentalitas korup, bukan cara dia dipilih," ulas Hasanuddin, kemarin (12/9).

Dikatakan, pejabat-pejabat yang ditunjuk langsung pun banyak yang korup. Dia menyebut contoh Jaksa Urip, mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, dan masih banyak lagi yang lain.

"Belum lagi korupsi yang terjadi di jajaran kabinet, di birokrasi, di universitas, semua dari mereka itu tak ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk atau diangkat," cetus mantan aktivis 98 itu.

Dia tegaskan, pilkada melalui DPRD akan merusak sistem penyelenggaraan negara dan membuat pemerintahan daerah tidak efektif.

"Kalau pilkada dilakukan melalui DPRD maka kedudukan kepala daerah subordinat DPRD dan tidak ada check and balances. Dulu kepala daerah diangkat DPRD dan kepala daerah juga sewaktu-waktu bisa diminta pertanggungjawaban oleh DPRD, dan bila dianggap tidak memuaskan, bisa dijatuhkan sewaktu-waktu. Pemerintahan daerah jadi tidak efektif," pungkasnya.

Dikatakan, jika alasannya pilkada langsung biayanya yang mahal, maka solusinya bisa digelar pilkada serentak satu provinsi. Atau bahkan bisa serentak dengan Pilpres dan Pileg.