Pejabat Fungsional Berperan Penting Sukseskan 9 Lompatan Besar Kemnaker
Program JKP bertujuan untuk memberikan bantuan kepada buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Melalui program ini para buruh akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan tenaga kerja untuk up-skilling dan re-skilling," kata Suhartono.
Oleh karena itu melalui program JKP tersebut, tugas pengantar kerja akan semakin bertambah, terutama dalam memberikan layanan informasi pasar kerja serta melakukan bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen atau penilaian diri dan konseling karir.
Padahal saat ini tidak semua Disnaker provinsi atau kabupaten/kota memiliki pejabat fungsional pengantar kerja, sehingga pelayanan penempatan dilakukan Petugas Antar Kerja yang belum dibekali pengetahuan khusus tentang informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja.
"Kami sangat berharap dan mendorong saudara-saudara untuk segera membuka dan menyusun formasi bagi jabatan fungsional pengantar kerja di instansi masing-masing, mengingat semakin beratnya tugas pengantar kerja ke depannya," ujarnya. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Pejabat fungsional pengantar kerja merupakan ujung tombak pelayanan penempatan tenaga kerja.
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Kasasi Sritex Ditolak MA, Pemerintah Siapkan Langkah Jika Terjadi PHK
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Jadi Mitra Strategis Kementan, Kementrans Siap Bantu Penyediaan Tenaga Kerja
- Jelang Nataru, Banyak Pejabat Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- MenPAN-RB Rini Minta Pemda Tidak PHK Honorer, Alihkan Semuanya