Pejabat Ikut Kampanye, Fasilitas Negara Harus Dilucuti
jpnn.com - JAKARTA - Para pejabat publik berhak untuk ikut serta dalam kampanye. Namun demikian, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye.
"Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wabup, wali kota dan wakil wali kota, itu kan mereka boleh ikut kampanye parpol dengan ketentuan harus melucuti fasilitas negara," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron dalam diskusi "Rakyat Memilih Siapa?" di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/3).
Dari segi pengamanan, Daniel mengatakan, untuk presiden dan wapres mendapat pengamanan sesuai yang diatur dalam peraturan pemerintah. Mulai dari kesehatan, keamanan dan protokoler yang melekat di presiden tidak bisa dilepaskan.
"Sementara, untuk menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakilnya itu sekedarnya," kata Daniel.
Daniel menjelaskan, untuk pejabat negara yang ikut kampanye, mereka harus mengajukan cuti. (gil/jpnn)
JAKARTA - Para pejabat publik berhak untuk ikut serta dalam kampanye. Namun demikian, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- KPU Diminta Sempurnakan Sirekap Sebelum Digunakan Untuk Pikada 2024
- Ini Penyebab Pelabuhan Tanjung Carat di Banyuasin Gagal Dibangun
- Dukungan Besar Pedagang Pasar Wadung Asri Sidoarjo Memperkuat Peluang Kemenangan Khofifah
- Ibas Soroti Isu Kekerasan Seksual: KIta Harus Speak Up, Waspada, dan Berani Melapor
- Debat Pilkada Batam Penting Untuk Mengomunikasikan Rencana Pembangunan