Pejabat Ikut Kampanye, Fasilitas Negara Harus Dilucuti
jpnn.com - JAKARTA - Para pejabat publik berhak untuk ikut serta dalam kampanye. Namun demikian, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye.
"Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wabup, wali kota dan wakil wali kota, itu kan mereka boleh ikut kampanye parpol dengan ketentuan harus melucuti fasilitas negara," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron dalam diskusi "Rakyat Memilih Siapa?" di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/3).
Dari segi pengamanan, Daniel mengatakan, untuk presiden dan wapres mendapat pengamanan sesuai yang diatur dalam peraturan pemerintah. Mulai dari kesehatan, keamanan dan protokoler yang melekat di presiden tidak bisa dilepaskan.
"Sementara, untuk menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakilnya itu sekedarnya," kata Daniel.
Daniel menjelaskan, untuk pejabat negara yang ikut kampanye, mereka harus mengajukan cuti. (gil/jpnn)
JAKARTA - Para pejabat publik berhak untuk ikut serta dalam kampanye. Namun demikian, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Akun Medsos PJ Bupati Temanggung Diserang Warganet: Stop Cawe-Cawe
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Prabowo Seorang Kesatria, Harus Tegas Hadapi Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum