Pejabat Kemenkes Usul Program Introduksi Vaksin Dengue Dimulai Paling Lambat 2025

Kalau sudah begitu, kata Prof. Nila bukan hanya keluarga yang dirugikan, tetapi bisa menimbulkan kerugian pada negara.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD., Ph.D., mengungkapkan dalam 10 tahun terakhir, kasus dengue/DBD di Indonesia meningkat seiring dengan pergantian iklim. Biasanya mulai naik di bulan November, dan puncaknya terjadi sekitar  Februari, apalagi dengan suhu panas yang sekarang dibawa oleh El Nino. 

Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu dari 30 negara endemik dengan kasus tertinggi. Sebagian besar kabupaten/kota mempunyai incidence rate >10/100 ribu, tetapi ada 26 kabupaten/kota yang sudah mencapai incidence rate >10/100 ribu.

Pemerintah telah merumuskan strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025 yang mencakup manajemen vektor, surveilans, tatalaksana, partisipasi masyatrakat, komitmen pemerintah dan kajian. 

"Kami berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti FNM Society dan Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR), guna mencapai target utama ‘Indonesia Nol Kematian Akibat Dengue 2030," terang Prof. Dante.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, DR. dr. Maxi Rein Rondonuwu DHSM MARS. menyampaikan pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020-2024 berkomitmen untuk mengendalikan DBD sebagai bagian dari strategi peningkatan pengendalian penyakit, yang mencakup aktivitas seperti: pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit; penguatan health security; peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan. Juga pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

 Dr. Maxi mengusulkan program introduksi vaksin dengue oleh pemerintah bisa dimulai paling lambat tahun depan (2025).

Sementara, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D., memaparkan bahwa beban biaya yang harus ditanggung BPJS dalam hal hospitalisasi dan pengobatan dengue cukup tinggi. Tahun 2023, pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan dengue mencapai Rp 1,3 triliun. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 626 miliar.