Pejabat Pemerintah Disinyalir juga Minta Jatah

JAKARTA - Kalangan politisi di DPR RI tidak perlu merasa gerah dengan informasi dari Menteri BUMN Dahlan Iskan tentang oknum wakil rakyat di Senayan yang memalak ataupun meminta jatah proyek pemerintah. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) justru menganggap informasi yang berasal dari isi pesan singkat (SMS) Dahlan ke Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam itu bisa dijadikan cambuk bagi DPR untuk memperbaiki kinerja.

"Seharusnya anggota DPR menyambut dengan senang hati informasi Dahlan tentang BUMN yang selalu dimintai upeti itu. Tak perlu alergi dengan adanya surat edaran yang terpublikasi," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada JPNN, Jumat (26/10).

Menurut Uchok, informasi dari Dahlan itu bisa dijadikan titik awal untuk mengawasi oknum-oknum anggota DPR yang memang sering memalak BUMN. Ia meyakini, tak mungkin 560 wakil rakyat di DPR semuanya baik dan lurus.

"Surat edaran itu kan untuk mengawasi orang-orang yang suka malakin BUMN. Ini artinya  tidak semua anggota dewan itu orang baik, ada juga orang yang memang mencari penghasilan di  BUMN untuk kepentingaan pribadi atau partai," sambung Uchok.