Pejabat Polisi di Daerah Belum Sepenuhnya Siap Diawasi

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sepanjang 2013 menerima 908 surat dari masyarakat yang berisi keluhan tentang kinerja personel Polri dalam menangani berbagai kasus. Namun, hanya 25 persen saja dari jumlah keluhan itu yang ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian daerah.
Anggota Kompolnas, Edi Hasibuan mengungkapkan, mayoritas keluhan yang masuk terkait dengan kinerja reserse di kepolisian dalam menyelidiki dan menyidik kasus. Jumlahnya mencapai 795 keluhan. "114 sudah dijawab, sedangkan 246 aduan belum ada jawaban dari Polri," katanya dalam jumpa pers di kantor Kompolnas, Senin (30/12).
Dipaparkannya, berdasarkan keluhan yang masuk itu, Polda Metro Jaya menempati posisi teratas karena paling banyak diadukan. Jumlah pengaduan tentang kinerja jajaran Polda Metro Jaya mencapai 168 aduan.
Selanjutnya ada Polda Sumatera Utara dengan 130 aduan, Polda Jawa Timur (88 aduan) dan Markas Besar Polri (8 aduan). Sedangkan Polda Gorontalo menempati peringkat terakhir dengan dua aduan.
Edi menambahkan, Mabes Polri memang sudah memperlihatkan kinerjanya sebagai pihak yang siap diawasi. "Namun bagi pejabat di tingkat lebih rendah baik di Polda maupun Polres belum siap diawasi," kata Edi.
Menurutnya, masih banyak kinerja buruk anggota yang tidak terdeteksi, bahkan tidak diurus dalam konteks pengawasan. Karenanya, Kompolnas berharap Kapolri Jenderal (pol) Sutarman dapat meningkatkan kualitas serta integritas kinerja seluruh anggotanya khususnya jajaran reserse.
"Kompolnas melihat bahwa sistem pengawasan atas kinerja dan integritas anggota Polri memang belum berjalan optimal," katanya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sepanjang 2013 menerima 908 surat dari masyarakat yang berisi keluhan tentang kinerja personel Polri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Maret 2026, Nasib R2/R3 Tua di Ujung Pensiun
- Persik Telan Kekalahan 1-4 atas Persib, Pemain Minta Maaf
- Kesimpulan Raker: Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026
- Pramono Ingatkan Warga Jakarta, Hujan Deras Masih Mengguyur
- Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Harga Mati
- Muscab HIPMI Karawang 2025: Sejumlah Nama Muncul, Cecep Sopandi Dinilai Punya Keunggulan