Pejabat Pro Perambah Hutan Dilaporkan ke KPK

Ketujuh, PTPN VII karena perusahaan milik negara itu menggarap lahan sawit di luar dari Hak Guna Usaha (HGU) di Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Kedelapan, PT Antang Gunda Utama (AGU) terkait pemberian izin 30 hektar di Barito Utara yang sebagian berada dalam konsesi HPH Austral Byna. Perkiraan kerugian ngara mencapai Rp 1 triliun.

Kesembilan, PT Austral Byna terkait penerbitan RKT 2003-2005 dan tahun 2007 oleh Dishut Provinsi Kalteng dan Departemen Kehutanan dengan prakiraan kerugian negara 108,8 miliar.

Selain mendesak membongkar mafia kehutanan, koalisi juga menuntut KPK lebih cepat bekerja dan bisa menjerat aktor utama dalam praktek mafia kehutanan di Indonesia. “Kasus korupsi kehutanan seharusnya diprioritaskan oleh KPK teruma yang kerugian negaranya lebih besar,” katanya.

Masih menurut Febri, penangkapan aktor utama dibalik praktek mafia kehutanan juga merupakan peran kongkrit KPK untuk menyelamatkan hutan, ekosistem hutan, dan masyarakat setempat. “Sudah saatnya pendekatan antikorupsi dilakukan untuk memberantas mafia kehutanan,” ucapnya.