Pejabat Sembunyi Takut 'Bodrek'

BANDARLAMPUNG -- Hampir setiap menjelang lebaran, para pejabat tidak nyaman bekerja di ruang kerjanya. Ada yang pindah sementara di aula masjid, ada pula yang mencari cara praktis, yakni minta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga pintu kantornya. Ini tak lain karena para pejabat risih diuber-uber wartawan tanpa surat kabar (WTS) atau lebih dikenal sebagai wartawan bodrek yang minta Tunjangan Hari Raya (THR).

Ulah para bodrek ini sudah dikeluhkan para pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Para bodrek itu datang ke instansi pemerintah bukan mencari berita, tapi untuk menemui pejabat. Biasanya para oknum itu datang beramai-ramai, sepuluh hingga lima puluh orang. Akibatnya, pejabat pemkot sejak dua pekan ini pun terpaksa harus bekerja sembunyi-sembunyi. Di antaranya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Bandarlampung Madani; Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (PPKA) Samsurizal Ari; dan Kabag Perlengkapan Encep Ilyas.

Bahkan untuk mencari ketenangan, para pejabat ini harus rela pindah kantor ke aula Masjid Alfurqan. ’’Kalau bertahan di kantor, wah ampun,’’ keluh Madani di ruang Kabag Umum Encep Ilyas. Dia mengaku jadi terbebani dengan begitu banyaknya surat permohonan untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dengan mengatasnamakan sebuah media. Tapi ketika kita cek di Bagian Humas, medianya ternyata tidak aktif.

Kabag Humas Pemkot Bandarlampung Zainuddin menjelaskan, total media yang terdaftar di pemkot sebanyak 58 terdiri harian, mingguan, dan dwimingguan. Dari jumlah itu, 26 media sudah tak aktif lagi. ’’Namun, orang-orangnya masih berkeliaran,’’ tukasnya. Sementara, Diskominfo Lampung terpaksa meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjaga pintu dinas itu. Tapi, meski ada tiga hingga empat anggota satpol PP, hal itu tidak digubris.