Pejabat Wajib Laporkan Harta
Rabu, 24 September 2008 – 14:28 WIB
JAKARTA- Masyarakat tak lama lagi akan semakin mudah untuk mengetahui berapa sebenarnya harta kekayaan para pejabatnya. Ini seiring disebarnya surat permintaan dari KPK yang ditujukan pada kantor pemerintah. Surat itu meminta agar laporan jumlah harta kekayaan pejabat dipampangkan di papan pengumuman selama 30 hari, di kantornya masing-masing. Hal ini dikemukakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Machfud MD selepas bertemu dengan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, Rabu (24/9). Hanya saja menurut dia, kebijakan ini dinilainya masih kurang sebab tak dibarengi dengan aturan pelaksanaannya. Apakah hanya untuk pejabat tingkat eselon I dan II atau lainnya. Untuk itulah, mantan politikus PKB ini mendatangi KPK berkonsultasi langsung dengan Jasin.
"Saya dukung karena itu salah satu langkah memberantas korupsi. Jangan orang mau jadi pejabat tapi nggak mau mengumumkn harta kekayaannya," ucap Mahfud. Pejabat juga harus menyadari bahwa ketentuan pengumuman harta mereka diakukan sebelum menjabat, tengah dan setelahnya.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengaku bertanya soal kebijakan KPK yang melarang publik mengakses data Laporan Harta Kekayaan Poenyelenggara Negara (LHKPN). "Masyarakat masih punya akses. Tapi aksesnya saat diumumkan oleh KPK, tidak bisa minta setiap saat," jelasnya. Juru bicara KPK Johan Budi SP yang dihubungi wartawan mengatakan, sebenarnya aturan itu sudah lama ada, tapi diberlakukan lagi karena masyarakat sudah mulai mengerti tujuan pengumuman LHKPN yakni untuk menciptakan masyarakat bebas korupsi. (pra)
JAKARTA- Masyarakat tak lama lagi akan semakin mudah untuk mengetahui berapa sebenarnya harta kekayaan para pejabatnya. Ini seiring disebarnya surat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mendagri Mewanti-wanti Jangan Sampai Seleksi PPPK 2024 Bikin Gaduh
- PT GSP Dukung Imbauan Majelis Hakim terkait Pengelolaan JCC
- Geledah 2 Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Menyita Sejumlah Barang Ini
- Mendiktisaintek Lantik 7 Pejabat, Tidak Ada Lagi yang Berstatus Plt
- Kasus Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Anggota DPR Fraksi Gerindra Ini
- Sebut KPK Tak Temukan Apa-Apa di Rumah Hasto, Pengacara: Sebenarnya Apa yang Dicari?