Pekan Depan, Mendagri Tjahjo Kumpulkan Seluruh Kada
jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, bergerak cepat. Baru beberapa jam usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10), beliau langsung memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A Temenggung, mengundang seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan wali kota, untuk melaksanakan rapat koordinasi di Jakarta, minggu depan.
“Bagaimana caranya minggu depan ada pertemuan seluruh kepala daerah, tidak boleh diwakilkan kecuali sakit. Tolong sekjen dijadwalkan waktunya. Pertemuan untuk pengarahan jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” ujar Tjahjo dalam rapat perdana dengan seluruh jajaran pejabat Eselon I di lingkungan Kemendagri, Jakarta, Senin siang.
Menurut Tjahjo, dalam pertemuan nantinya akan dihadiri menteri-menteri terkait. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan akan menyampaikan paparan.
“(Pertemuan sangat penting) karena ada kementerian baru. Sesuai kebijakan pemerintah, kementerian yang baru tidak boleh ada penambahan gedung dan pegawai baru. Jadi diambil dari departemen yang ada,” katanya.
Selain terkait adanya kementerian baru, dalam pertemuan nantinya kata Tjhajo akan dibicarakan sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lainnya. Terutama terkait persoalan pemerintahan di dalam negeri.
“Terkait kementerian yang lain, perlu dipertimbangkan. Misalnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, apakah dilebur dengan direktorat yang lain. Hal-hal seperti ini penting kita bicarakan,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, bergerak cepat. Baru beberapa jam usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?