Pekanbaru Gelap Gulita

‘’Ini (pemutusan aliran listrik, red) adalah standar pelayanan PLN. PLN tak bisa menanggung sendiri kerugian kalau terus-menerus memberikan toleransi. Semestinya tiga bulan tak membayar sudah harus diputus, tapi ini sampai setahun,’’ ucap Kepala Humas PLN Pusat, Bambang Dwiyanto ditanya Riau Pos (Grup JPNN) soal pemutusan itu, Rabu (21/9).

PLN katanya, sudah cukup memberikan toleransi kepada pelanggan. Memang ucapnya pula, pihak Pemko meminta keringanan dengan alasan defisit anggaran, tapi PLN tak ingin dimarahi pemerintah. ‘’Kita ini kan korporasi, kita tentunya tak mau rugi. Kalau rugi kita dimarahi pemerintah dan DPR,’’ tuturnya.

Jadi, ia meminta dengan pemadaman itu dapat dipahami semua pihak. ‘’Kita tentunya mohon pengertian dari pihak Pemko untuk menyelesaikan dan memprioritaskan pembayaran ini,’’ tegasnya lagi.

Sementara menurut Pemerintah Kota Pekanbaru, defisit anggaran yang terjadi pada keuangan kota ternyata tidak hanya berimbas pada batalnya pelaksanaan PSU, akan tetapi juga pada pembayaran tunggakan rekening listrik Pemko Pekanbaru. Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Drs H Muhammad Wardan MP kepada Riau Pos, Rabu (21/9).