Pekerja Tolak PHK Massal

JAKARTA - Para pekerja Indonesia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak mengurangi tenaga kerja. Bernaung di bawah bendera Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SPRTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), para pekerja menolak bila ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal oleh perusahaan-perusahaan di tanah air.

"Kami minta kepada Presiden untuk tidak melakukan pengurangan tenaga kerja. Inilah komitmen kami untuk pertama kalinya," kata Ketua Umum SPRTMM-SPSI yang baru, Buyung Marizal, di hadapan 326 peserta Munas SPRTMM-SPSI ke-4 tahun 2010, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (27/1).

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Ketua Persidangan Munas, Aminoto M Zen. "Kami sudah siapkan beberapa agenda untuk merekomendasikan kepada Menteri Tenaga Kerja, Pak Muhaimin Iskandar, agar beberapa undang-undang yang merugikan tenaga kerja segera direvisi," cetus Aminoto pula.

Ketua SPRTMM-SPSI Sumsel itu pun menyebut beberapa UU yang akan diusulkan untuk direvisi. Antara lain yaitu UU No 2/2004 tentang Panitia Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 3/1992 tentang Jamsostek, UU No 21/2000 tentang Bebas Berserikat, serta UU No 17/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan Layak.