Pelaksanaan e-KTP Dikeluhkan

Sementara keluhan yang datang dari warga terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkesan asal-asalan, pasalnya sejumlah NIK warga yang sudah ada di KTP sementara, ternyata tidak bisa dibaca oleh fasilitas e-KTP, sehingga tidak masuk dalam program e-KTP. “Masalah-masalah ini, yang mestinya perlu mendapat perhatian lebih dari dinas teknis,” jelasnya.

Untuk itu, Aya berharap agar berbagai keluhan itu bisa ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten Donggala, sehingga dalam pelaksanaan e-KTP tidak terkesan asal-asalan. Terkait dengan honor petugas, Aya mengungkapkan, berdasarkan keluhan dari pihak kecamatan, bahwa insentif yang diberikan terlalu kecil, terutama para hansip yang hanya mendapatkan insentif atau honor setiap bulan sebesar Rp195 ribu.

Namun demikian, terang Aya, para Camat dan Sekcam juga mendapat honor, masing-masing senilai Rp340 ribu untuk camat dan Rp285 ribu untuk Sekcam. “Yang besar itu, insentif untuk operator yakni Rp487 ribu perbulan per orang. Tapi, itu kan belum juga sebanding dengan kerja-kerja operator, juga petugas lain, seperti hansip yang harus bekerja lebih ekstra dan lebih hati-hati,” tandasnya.

Namun untuk Kecamatan Banawa, Sirenja dan Balaesang Tanjung, seperti yang diungkapkan oleh masing-masing di tiga daerah itu, belum ada keluhan yang berarti. Kalaupun ada hanya masalah teknis yang masih bisa teratasi, seperti motivasi warga untuk datang ke kantor camat, masalah listrik hingga masalah kerusuhan di Balaesang Tanjung, sehingga pelaksanaan e-KTP di kecamatan itu, sempat terhenti sepekan. Namun saat ini sudah berjalan normal.(fer)