Pelaksanaan PPKM Darurat Dinilai Nihil Keadilan, Benarkah?
Menurut Zainul, bila situasi yang ada tidak dikendalikan, akan sangat berbahaya.
Bahkan, dapat merenggut simpul kekuatan-kekuatan politik pemerintah ke depan.
"Bila partai politik pendukung pemerintah tidak memiliki tawaran solusi, partisan akan apatis, loyalitasnya melemah, bahkan dapat terjadi pembelotan," ucapnya.
Apalagi, jika pandemi Covid-19 belum berakhir hingga Pemilu 2024, akan sangat memukul partai-partai pendukung pemerintah.
Zainul mengakui, partai oposisi sampai saat ini belum terlihat memberikan alternatif kebijakan ketika penanganan Covid-19 cenderung gagal dikendalikan oleh pemerintah.
Namun, akibat dari kegagalan pemerintah, cenderung menguatkan partisan politik oposisi untuk mengorganisasi ketidakpuasan kepada pemerintah.
"Tindakan politik pemerintah yang tidak dapat mengendalikan Covid-19, menguatkan ketidakpuasan," katanya.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Pelaksanaan PPKM Darurat dinilai nihil keadilan, karena itu rencana memperpanjang kebijakan ini mendapat penolakan dari masyarakat, benarkah?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya