Pelaku Industri Desak Pemerintah Terapkan Kebijakan Inland FTA

jpnn.com - BATAM - Pelaku industri di Batam meminta agar pemerintah segera merumuskan skema kebijakan Inland Free Trade Agreement (FTA) untuk mendorong agar hasil industri Batam dapat dipasarkan di dalam negeri tanpa membayar bea masuk.

"Ketika harus memasarkan barang produksi Batam ke wilayah di dalam negeri, kami harus menanggung biaya ekstra karena harus membayar bea masuk," ujar Manajer PT Batamindo Investment Cakrawala, Tjaw Hoeing, seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group), hari ini (16/8).

Pengenaan bea masuk ketika memasarkan barang kedalam negeri memang cukup banyak menguras kantong."Dari Batam ke wilayah lain di Indonesia, kami harus membayar tarif pajak sebesar 22,5 persen," ungkapnya.

Tarif-tarif tersebut terdiri antara lain tarif bea masuk sebesar 10 persen, tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5 persen dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Tjaw kemudian membandingkannya dengan tarif yang sama ketika mengimpor barang produksi Batam keluar negeri. Karena terikat perjanjian Asean dengan Cina, maka pelaku industri di Batam hanya membayar tarif sebesar 12,5 persen tanpa dikenakan bea masuk. 

Begitu juga hal yang sama berlaku ketika pelaku usaha industri asing memasarkan barangnya kedalam negeri ."Masa mengimpor lebih murah daripada memasarkan dalam negeri. Padahal dengan jumlah penduduk hingga Rp 250 juta, negara kita merupakan pasar yang bagus," ungkap Tjaw.

Dengan lambatnya perumusan kebijakan Inland FTA, Tjaw menjadi khawatir industri di Batam dan wilayah lainnya di Indonesia akan kesulitan bersaing dengan gempuran dari industri-industri asing.

"Perusahaan-perusahaan yang ada di Batam ini tidak ada yang memperluas ekspansi usahanya kedalam negeri, malah menggiatkan ekspansi keluar negeri," ungkapnya.