Pelaku Kejahatan Kerah Putih di Tubuh Birokasi dan Krisis Kepercayaan

Mereka masuk institusi negara untuk membangun organisasi kejahatan, dengan cara menyalahgunakan wewenang yang diberikan negara kepada mereka. Sangat wajar jika kemudian publik mengenal ragam mafia pada sejumlah institusi.

Fakta tentang ragam mafia pada sejumlah institusi melahirkan kesimpulan bahwa birokrasi pada beberapa institusi sarat dan dikendalikan pelaku kejahatan kerah putih (white collar crime).

Jabatan mereka terhormat dengan kewenangan besar yang dipercayakan negara kepadanya.

Namun, mental dan orientasi mereka bukan untuk melayani negara dan rakyat, melainkan membangun organisasi kejahatan yang nyaris tanpa bentuk untuk merampok dan merampas hak-hak negara dan rakyat.

Dalam beberapa kasus terbaru, bahkan muncul gambaran jika para oknum aparatur negara itu memindahkan kejahatan jalanan (blue collar crime) ke dalam organisasi mereka di institusi.

Untuk memperluas jaringan, para oknum itu menggunakan wewenang sebagai tameng untuk ‘operasi penindakan atau penertiban’.

Padahal target utamanya adalah penguasaan ruang yang lebih dan semakin besar untuk memuluskan kejahatan. Misalnya, para oknum itu akan memburu dan menindak pengedar narkoba yang bukan anggota jaringan.

Peran cukup dominan dari pelaku kejahatan kerah putih pada sejumlah institusi itu hendaknya tidak disederhanakan dengan sekadar menangani perkara Tipikor-nya.