Pelamar CPNS Jalur Umum Dimanja, Honorer K2 Dibiarkan Merana
Dengan segala macam cara pemerintah berusaha melakukan apapun. Dengan berbagai alasan berdasarkan ini dan itu untuk meloloskan CPNS umum walaupun tidak memenuhi grade sesuai ketentuan yang berlaku sebelumnya..
"Saya yakin kebijakan tersebut akan memancing reaksi keras dari seluruh K2 yang merasa telah diperlakukan tidak adil secara terus menerus," sergahnya.
Sorotan juga disampaikan Koordinator Wilayah FHK2I DKI Jakarta Nurbaiti. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin disebut obral kebijakan yang konyol. Kebijakan diobral murah untuk CPNS umum. Sebaliknya formasi khusus untuk honorer K2 dijual mahal.
"Upaya honorer K2 untuk menjadi PNS diganjal terus. Sementara untuk CPNS umum diberikan diskon plus plus plus, dipermudah, dimanja," kata Nurbaiti dengan nada geram.
Korwil FHK2I Jawa Timur Eko Mardiono juga bersuara keras. Mestinya pemerintah tidak memainkan nilai passing grade untuk meluluskan yang tidak lulus. Daripada melakukan hal tersebut, lebih baik mengangkat honorer K2 jadi PNS.
BACA JUGA: Komite I DPD RI Temui MenPAN-RB Bahas Kasus SKD CPNS 2018
"Sekang baru terbukti toh kalau pelamar umum juga enggak semuanya pintar. Jangan melecehkan honorer K2 saja. Kami kalau gagal tes ya wajar karena sudah lama lulus dari perguruan tinggi. Lah yang baru lulus kok bisa enggak lulus tes CPNS," ucap Eko yang mengabdi di SMPN Surabaya.
Dia mendesak pemerintah tidak memaksakan kehendak mengisi formasi kosong dengan menelorkan kebijakan yang sangat tidak adil karena mengabaikan aspek pengabdian honorer K2. (esy/jpnn)
Pimpinan honorer K2 menilai sikap pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan khusus terkait hasil tes SKD CPNS 2018 sungguh tidak adil.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Deputi KemenPAN-RB Beri Penjelasan
- Ribuan Honorer K2 & Non-ASN TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Astaga!
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- BKD Tolak Honorer Non-Database BKN Ikut Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2
- Bukan Bocoran, Materi Soal Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Seperti Ini Dikeluhkan Honorer