Pelanggaran HAM di Myanmar Makin Brutal, PBB Sampai Terkejut, Kami Juga
"Pelanggaran berat terbaru ini menuntut masyarakat internasional untuk bertindak tegas, terpadu, yang melipatgandakan upaya untuk membuat militer Myanmar mempertanggungjawabkan tindakannya serta untuk memulihkan demokrasi di Myanmar," tutur Colville.
Militer Myanmar, yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, melancarkan kudeta militer pada Februari dan memenjarakan anggota-anggota pemerintah sipil.
Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin rezim militer, telah mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri. Ia menjanjikan penyelenggaraan pemilihan multipartai dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.
Lebih dari 1.000 orang tewas sementara lebih dari 5.400 orang lainnya ditangkap oleh pasukan junta, banyak dari mereka telah dibebaskan. (ant/dil/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
lebih dari 10 bulan sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, situasi HAM negara itu semakin menurun
Redaktur & Reporter : Adil
- Mengenal Jaringan Internasional Rantastia Nur Alangan, Oh Ternyata
- Rantastia Nur Alangan Ungkap Dukungan Dr. Ram Krishna untuk UIPM
- BNPT Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
- Ini Alasan Jaksa Tuntut Bebas Guru Honorer Supriyani
- Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Delegasi, Raja Juli Mendampingi Hashim ke Forum COP29
- Dituding Jenderal Gadungan, CEO UIPM Tunjukkan Bukti Undangan Resmi PBB