Pelanggaran HAM Tertinggi Oleh Polri
Jumat, 31 Agustus 2012 – 10:17 WIB

Pelanggaran HAM Tertinggi Oleh Polri
JAKARTA- Makin panjang daftar pelanggaran yang dilakukan institusi kepolisian RI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Polri paling banyak dilaporkan terkait dugaan pelanggaran HAM. Hal tersebut termuat dalam Laporan lima tahun kinerja Komnas HAM periode 2007-2012. Berdasarkan data laporan pengaduan Komnas HAM, pada 2008 terdapat 1120 kasus yang melaporkan Polri dalam dugaan "pelanggaran HAM. Jumlah tersebut menurun di tahun 2010 namun masih mencapai 1503 kasus. Pada 2011, pengaduan terhadap Polri kembali meningkat menjadi 1839 kasus. Tahun ini, terhitung sejak bulan Januari hingga Juni, tercatat sudah terdapat 873 pengaduan terkait insitusi kepolisian.
"Dalam laporan pengaduan yang diterima Komnas HAM, memang yang paling tinggi Kepolisian. Jumlah laporannya rata-rata seribu laporan tiap tahun,"ujar Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Nur Kholis di kantornya, Kamis (30/8).
Nur Kholis memaparkan, tingginya angka pelanggaran HAM oleh Polri tersebut dipicu saat pemisahan kewenangan antara Polri dan TNI. Polri mendapatkan kewenangan yang luas setelah institusi tersebut lepas dari TNI. Dengan adanya kewenangan itu, potensi melakukan pelanggaran HAM menjadi besar. "Kewenangan yang banyak ini, cenderung menimbulkan potensi dalam pelanggaran HAM,"tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA- Makin panjang daftar pelanggaran yang dilakukan institusi kepolisian RI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Polri paling
BERITA TERKAIT
- 3 Tim Lintas Negara Menangi Climate Hack 2024
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- TASPEN Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Setiap Bulan Bagi Pensiunan, Ini Tujuannya
- Gubernur Jateng Sebut 9 Perusahaan Siap Tampung Eks Buruh Sritex
- Anggota DPR Sebut Truk ODOL Tidak Bisa Dikambinghitamkan sebagai Perusak Jalan
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana