Pelantikan DPD LPM Sulteng Diwarnai Kegaduhan, ART: Kami Tidak Mengemis Anggaran
![Pelantikan DPD LPM Sulteng Diwarnai Kegaduhan, ART: Kami Tidak Mengemis Anggaran](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/11/24/ketua-umum-lpm-ahmad-doli-kurnia-kanan-saat-pelantikan-ketua-nmwz.jpg)
jpnn.com, PALU - Pelantikan pengurus DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu sore (23/11) sempat diwarnai kegaduhan.
Hal itu terjadi saat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulteng Mohamad Nadir ogah memberi sambutan mewakili Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.
Nadir berdalih hadir atas disposisi sekretaris daerah bukan gubernur, sehingga dia tidak berani berbicara atas nama gubernurnya.
Pada forum itu, Ketua Umum LPM Ahmad Doli Kurnia melantik Abdul Rachman Thaha (ART) menjadi ketua DPD LPM Sulteng beserta jajaran pengurus lainnya.
Doli diketahui juga ketua Komisi II DPR RI, sedangkan ART anggota DPD RI Dapil Sulteng.
Rachman Thaha pun menghargai keengganan kadis PMD memberi sambutan atas nama gubernur. Namun, itu menurutnya tetap tidak etis.
"Menurut saya hal ini tidak etis, pak. Bapak harus menyampaikan, apa pun itu," kata Rachman Thaha menasihati sang kadis, sebagaimana terekam video yang diterima JPNN.com di Jakarta, Kamis (24/11).
Senator itu juga menyampaikan Nadir seharusnya tidak perlu takut kepada gubernur, apalagi bicara struktur di pemerintahan.
Ketua DPD LPM Sulteng Abdul Rachman Thaha (ART) menyentil Kadis PMD Sulteng yang dinilai bersikap tidak etis dalam forum organisasi itu, Rabu (23/11).
- Gubernur Sulteng Bakal Bawa Penolakan terhadap Anak Usaha BRMS ke Presiden Prabowo
- ART Membelikan Mobil untuk Sopir Majikannya, Oalah Ternyata
- Laskar Merah Putih Puji Instruksi Presiden Prabowo soal Pengecer Bisa Jual Elpiji 3 Kg Lagi
- ART Berterima Kasih kepada Presiden yang Mengingatkan TNI-Polri soal Mandat Rakyat
- Menaker Yassierli Dukung Kehadiran KOPSI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung Berikan Apresiasi
- DPR Bakal Revisi UU Minerba, Ahmad Doli Sebut Itu Komitmen Pemerintah untuk Rakyat