Pelantikan Hasil Pilkada Serentak Masih Tunggu MK
jpnn.com - jpnn.com -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka kemungkinan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang digelar di 101 daerah, akan dilakukan serentak.
"Kalau bisa, serentak (pelantikan hasil Pilkada 2017,red). Tapi kami menunggu hasil dari MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Tjahjo di sela-sela peringatan ulang tahun ke-67 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/3).
Menurut Tjahjo, hasil dari MK sangat dibutuhkan karena sampai Kamis (2/3) kemarin, terdapat 49 gugatan perselisihan hasil pilkada yang masuk ke MK. Dengan rincian, 45 gugatan hasil pemilihan bupati/wali kota dan empat hasil pemilihan gubernur.
"Kini MK sedang mengklarifikasi secara detail, sesuai persyaratan memenuhi atau tidak. Kami akan menunggu sambil menunggu putaran kedua (Pilkada DKI,red)," ucap Tjahjo.
Meski belum mengetahui kapan pelantikan serentak akan dilaksanakan, namun secara prinsip kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, Pilkada 2017 berlangsung aman dan tertib. Walau diakui, ada beberapa pelaksanaan pilkada yang belum berlangsung sempurna. Khususnya terkait penggunaan hak masyarakat.
"Nanti hasil evaluasi KPU dan Kemendagri untuk persiapan Pilkada 2018, kemudian pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serentak 2019," pungkas mantan anggota DPR ini. (gir/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka kemungkinan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang digelar
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan
- Hakim MK Nasihati Guru Honorer Penggugat Pasal 66 UU ASN
- Nasib 2,3 Juta Tenaga Honorer termasuk Guru Terancam, Pasal 66 UU ASN Digugat ke MK