Pelantikan Wako Siantar Dijadwal Ulang 23 September

"Sebagai pejabat perwakilan rakyat, seharusnya lebih memikirkan kepentingan rakyat. Mereka bisa menduduki kursi DPRD karena kepercayaan rakyat untuk membawa Siantar menuju perubahan ke arah lebih baik. Jangan karena kepentingan pribadi sehingga kepentingan masyarakat banyak terabaikan," katanya. Ia menegaskan, penundaan pelantikan Hulman-Koni membuat masyarakat jenuh dengan sikap pimpinan DPRD. Dikhawatirkan, ketika masyarakat semakin jenuh, maka akan terjadi tindakan anarkis.

"Terus-menerus pelantikan Hulman-Koni ditunda akan membuat massa pendukungnya melakukan perlawanan atau melakukan tindakan kriminal dan mosi tidak percaya kepada lembaga yang melakukan penundaan," tegasnya. Mantan ketua BEM-FKIP UHN itu mengharapkan pimpinan DPRD legowo menerima hasil Pemilukada Pematangsiantar tahun 2010. "Jangan karena perang, kepentingan masyarakat dikorbankan. Sebab masyarakat sudah tahu penundaan pelantikan karena kepentingan pribadi," tukasnya. (esa/osi/ara)