JPNN.com 
Pelatihan Kartu Prakerja Berpotensi jadi Kasus Hukum setelah 2024, Siap-siap Bro!
Kamis, 21 Mei 2020 – 05:04 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Foto: M Fathra/JPNN.Com
"Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh pasal tersebut," ujar Arsul.
Arsul mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema kartu prakerja ini untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya.
"Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum," ujar Arsul Sani. (ikn/jpnn)
Arsul Sani mengingatkan dana pelatihan kartu prakerja bisa menjadi kasus hukum seperti skandal BLBI, Bank Century, dan E-KTP.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus
