JPNN.com 
Pelatihan Kartu Prakerja Berpotensi jadi Kasus Hukum setelah 2024, Siap-siap Bro!
Kamis, 21 Mei 2020 – 05:04 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Foto: M Fathra/JPNN.Com
"Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh pasal tersebut," ujar Arsul.
Arsul mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema kartu prakerja ini untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya.
"Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum," ujar Arsul Sani. (ikn/jpnn)
Arsul Sani mengingatkan dana pelatihan kartu prakerja bisa menjadi kasus hukum seperti skandal BLBI, Bank Century, dan E-KTP.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan
- Polda Babel Sukses Berantas Geng Motor, Sahroni: Strateginya Patut Dicontoh
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- Menteri Iftitah Tetap Yakin Bisa Kembangkan Kawasan Transmigrasi Meski Anggaran Terbatas
