Pelayanan di Bandara Dikeluhkan Masyarakat, Lasarus Minta Kemenhub Segera Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait minimnya pelayanan di bandar udara (bandara).
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR bersama Plt Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nur Isnin Istiartono serta Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi dan Dirut PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (13/9).
Menurut Lasarus, keberadaan bandara yang nyaman serta terbebas dari kondisi berdesak-desakan sangat penting dijadikan sebagai prioritas, terlebih bagi bandara yang berada di ibu kota negara, seperti Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma.
"Tolong peningkatan pelayanan bandara dijadikan sebagai program prioritas, terlebih untuk bandara yang menjadi pintu masuk seperti Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma," pinta Lasarus dalam pertemuan tersebut.
Lasarus juga turut menyoroti kebijakan yang memfungsikan Bandara Halim Perdanakusuma yang melayani penumpang domestik oleh pihak PT Angkasa Pura II mengingat status kepemilikan bandara tersebut merupakan aset dari TNI AU.
Untuk itu, Lasarus meminta pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Udara dan PT Angkasa Pura segera mempersiapkan roadmap terkait pembangunan bandara pengapit Kota Jakarta.
"Ke depan harus kita pikirkan, harus ada rencana besar kita atau roadmap kita terkait kebutuhan bandara ini karena jumlah penduduk terus akan bertambah. Untuk jangka panjang harus dipikirkan ini, apalagi negara dalam kondisi tertentu," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Kemenhub memprioritaskan peningkatan di bandara yang selama ini menjadi keluhan masyarakat
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Gandeng Kemenhub, ASDP Kurangi Emisi Karbon 10,2 Ton Lewat RVM
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS