Pelayanan Garuda Dipertanyakan DPR

JAKARTA—Fungsi pelayanan publik PT Garuda Indonesia Airways (GIA) dipertanyakan anggota Komisi VI DPR RI. Garuda dinilai hanya milik high class sehingga masyarakat golongan menengah ke bawah tidak bisa menikmati fasilitas perusahaan BUMN tersebut.m"Ini aneh,sebagai perusahaan BUM harusnya lebih mengutamakan pelayanan publik bukannya orientasi profit saja," ujar Nurhayati Assegaf, anggota Komisi VI dari Partai Demokrat, Senin (16/2).

Dia menilai, keberpihakan Garuda terhadap masyarakat kecil sangat rendah, dilihat dari tingginya harga tiket. Anehnya, fungsi pelayanan publik justru diambil oleh maskapai penerbangan swasta. "Lion Air, Batavia kok bisa berikan harga tiket murah, kenapa Garuda yang sebagian besar sahamnya milik pemerintah malah tinggi. Memang ada Merpati juga yang memberikan tiket murah, tapi yang dilayani kan rute-rute pelosok," tukasnya.

Menanggapi ini Meneg BUMN Sofyan Djalil menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan maskapai penerbangan Garuda Indonesia di kelas premium. Sedari awal Garuda disetting untuk bersaing di pasar globar, karena itulah, kualitas pelayanannya tetap dipertahankan.

Sedangkan untuk fungsi pelayanan publik, Garuda menyiapkan Citilink yang melayani penerbangan point-to-point dengan konsep low cost carrier (LCC). Dengan pesawat Boeing 737-300, Citilink diharapkan bisa bersaing dengan perusahaan penerbangan swasta lainnya seperti Lion Air.