Pelayanan Publik Birokrasi Masih Buruk

JAKARTA - Program reformasi birokrasi masih tumpul. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menilai, pelayanan publik masih buruk. Menteri PAN-RB mendesak supaya setiap kementerian dan lembaga segera memperbaiki sistem pelayanan publiknya.

 

Menteri sekaligus politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyorot kinerja pelayanan publik di berbagai bidang. Mulai dari urusan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. "Kenapa pelamar ujian harus memiliki SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) saat mendaftar. Apakah itu penting saat pendaftaran," katanya saat membuka rapat koordinasi pelayanan publik di Jakarta, Kamis (7/11).

 

Khusus soal persyaratan kartu SKCK untuk mendaftar CPNS itu, Azwar mengatakan bisa dihapus. Sebagai gantinya, persyaratan SKCK harus dipenuhi jika pelamar sudah dinyatakan lulus mencadi CPNS. Permohonan SKCK juga harus tidak boleh rumit. Dia berharap ke depan Polri bisa mengupdate permohonan SKCK yang saat ini sudah kuno, dengan sistem permohonan online.

 

Azwar juga menyorot pelayanan kesehatan dasar yang ada di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Dia mengatakan layanan puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Azwar mengatakan setiap puskesmas minimal harus ada satu dokter.