Pelayanan Publik Masih Buruk

JAKARTA - Gerakan reformasi birokrasi yang sudah berjalan bertahun-tahun belum menunjukkan tajinya. Kualitas sektor pelayanan publik di antaranya, dinilai masih merah. Kalaupun ada sejumlah pelayanan publik yang bagus, hanya ada di daerah-daerah tertentu saja.
 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengakui kondisi itu. "Di beberapa daerah ada pelayanan publik yang bagus dan prima. Tetapi belum merata se Indonesia," katanya saat ditemui di kantornya kemarin.
 
Dia mengatakan kualitas pelayanan publik yang belum membaik secara nasional itu terjadi di semua sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pencatatan sipil.

Padahal menurut Azwar, pelayanan publik di sektor-sektor itu adalah kebutuhan dasar masyarakat.
 
Pada bidang pendidikan misalnya, dia mengatakan pelayanan publiknya belum bagus. Indikasinya masih ditemukan banyak infrastruktur bagunan sekolah yang tidak layak. Selain itu juga masih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
 
Dia menjelaskan pemda harus gerak cepat mengatasi kelangkaan guru di sejumlah daerah. Jika tidak bisa melakukan pemindahan secara permanen, bisa menjalankan skema rotasi atau digilir setahun sekali.

Misalnya secara begilir guru dari kabupaten A dikerahkan ke kabupaten B yang sedang kekurangan guru dan posisinya bertetanggaan.
 
Selanjutnya untuk sektor kesehatan, Azwar mengkritisi keberadaan puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Dia mengatakan masih banyak puskesmas yang kekurangan personel dokter dan perawat. Selain itu juga kelengkapan alat kesehatan (alkes) di puskesmas-puskesmas se Indonesia belum seragam.
 
Instansi terkait, khususnya pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan di puskesmas. "Apalagi sekarang sudah berjalan program BPJS," ujarnya. Dimana program asuransi massal itu membutuhkan peran penting puskesmas.
 
Kemudian Azwar menyorot urusan pencatatan sipil dasar. Dia mengatakan salah satu yang dibutuhkan masyarakat adalah penerbitan akte kelahiran dan kartu keluarga (KK). "Saya mengapresiasi upaya pemkab Banyuwangi (Jawa Timur, red)," ungkapnya.
 
Azwar mengapresiasi gerakan Lahir Procot Pulang Bawa Akte yang dicangkan kabupaten pimpinan Azwar Anas itu.

Dia berharpa semakin banyak kabupaten maupun kota yang menerapkan inovasi pelayanan publik. Kemen PAN-RB akan mengkompetisikan inovasi-inovasi dari instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam waktu dekat. (wan)