Pelayanan Rumah Sakit di Bekasi Tetap Normal
jpnn.com - BEKASI - Aksi mogok praktek juga dilakukan oleh para dokter di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dua di antaranya yaitu RS Mitra Keluarga Bekasi Barat dan RS Ibu dan Anak Hermina.
Pantauan JPNN di RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, terpampang pengumuman soal tidak beroperasinya sejumlah poliklinik untuk hari ini. Di antaranya, poliklinik kebidanan dan kandungan, anak, bedah umum, bedah urology, bedah plastik, bedah tulang, klinik diabetes dan endokrin.
Pihak RS mengklaim tidak ada pelayanan yang terganggu akibat aksi mogok tersebut. Pasalnya, para dokter tetap siaga jika ada situasi darurat.
"Dokter tetap standby kalau ada emergency. IGD, poli umum juga tetap buka, operasi kalau sudah dijadwalkan sebelumnya juga tetap berjalan. Kalau ada pasien yang mendesak ingin berobat sekarang kami alihkan ke IGD dan poli umum," ujar Megi, staf humas RS Mitra Keluarga Bekasi, Rabu (27/11).
Kebijakan yang sama juga diterapkan RSIA Hermina yang letaknya berdekatan dengan RS Mitra Keluarga. Di rumah sakit ini hanya unit gawat darurat, rawat inap, serta poli umum yang tetap beroperasi.
Namun, pihak Hermina memastikan penanganan pasien hamil tidak akan terganggu.
"Kita dokter umum tetap ada dan bidan juga ada beberapa yang standby. Yang penting buat kita pelayanan tetap jalan," kata Diah, staf manajemen RSIA Hermina.
Dengan segala klaim dari pihak RS tersebut, tetap saja aksi mogok dokter membuat kecewa calon pasien yang hendak berobat. Di kedua rumah sakit terlihat belasan orang yang kebingungan karena tidak bisa mendapat pelayanan.
BEKASI - Aksi mogok praktek juga dilakukan oleh para dokter di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dua di antaranya yaitu RS Mitra
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?