Pelayanan Rumah Sakit Gunakan Sistem Digital

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengatakan, pihaknya akan mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah seperti diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan demikian, tidak ada alasan perubahan status rumah sakit daerah dari lembaga teknis daerah (LTD) menjadi unit pelaksana teknis (UPTD) akan mengurangi kualitas pelayanan rumah sakit daerah (RSD).

"Rumah sakit daerah yang berubah status menjadi UPTD tidak boleh mengurangi kualitas kepada masyarakat. Kami akan awasi di lapangan," kata Asman, Jumat (10/3).

PP 18/2016 menetapkan organisasi, tata hubungan kerja, dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diatur dengan peraturan presiden.

Pasalnya, RSD memiliki kekhususan, dengan organisasi yang rumit, kompleks, unik, dan sarat masalah.

Asman menegaskan, fokus utama KemenPAN-RB adalah memperbaiki tata kelolaan pemerintahan.

Antara lain, menyederhanakan organisasi dan memperbaiki pelayanan publik. “Kalau perlu pelayanan rumah sakit nantinya pakai sistem digital,” imbuhnya. (esy/jpnn)