Pelayanan Satu Pintu Masuk Program 100 Hari

JAKARTA -- Terkait dengan program 100 hari departemen yang dipimpinnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, ada tiga program yang akan mendapat prioritas 100 hari kerjanya. Pertama, mengenai masalah pelayanan perizinan lewat satu pintu (one gate service). Hingga saat ini, katanya, baru ada 229 unit pelayanan satu pintu yang ada di sejumlah daerah. Dalam sebuah daerah, ada yang baru menjalankan pelayanan satu atap pada 15 unit pelayanan, ada juga yang sudah di 15 unit pelayanan.

Yang disayangkan, pelayanan satu atap itu lebih banyak diberlakukan untuk pelayanan izin yang tidak begitu penting. "Hanya yang tulang-tulang, yang urusan izinnya hanya Rp5 ribuan," paparnya di kantornya, Jakarta, Jumat (6/11). Dalam 100 hari ke depan, pelayanan satu atap harus juga diberlakukan di semua unit-unit pelayanan pengurusan izin termasuk misalnya sektor perkebunan dan pertambangan.

Masalah tenggat waktu pengurusan izin harus jelas batas waktunya. Dan ini, jangan hanya daerah saja yang dituntut, tapi juga pemerintah pusat konsisten dengan hal ini. "Jangan misalnya di daerah cepat, tapi di Kementrian Lingkungan Hidup misalnya, malah lama. Kalau seperti itu, ya sama saja," terangnya.

Program kedua adalah penerapan perizinan investasi dengan sistem elektronik. Untuk tahap awal, diprioritaskan di Batam dan dalam lima tahun mendatang harus sudah merata di semua daerah. Untuk program ini, Depdagri berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedang ketiga adalah penyelesaian sengketa perbatasan antardaerah. (sam/JPNN)