Pelemahan KPK Lewat RUU Tipikor

Kedua, masa daluwarsa suatu kasus yang bisa dituntut 18 tahun. Ketiga, bagi terdakwa korupsi di bawah Rp25 juta diberi peluang pengampunan asalkan mau mengembalikan uang yang dikorup itu. Keempat, RUU tidak secara tegas menggunakan istilah pengadilan tipikor. Lima, kewenangan KPK hanya sampai tingkat penyidikan. "Dan tidak jelas bagaimana untuk tingkat penuntutan," ujarnya.

Enam, ada pasal yang mengatur bahwa pelapor palsu bisa dipidana. Tujuh, korupsi oleh advokat hanya dijerat dengan kode etik oleh lembaga advokat. Delapan, tidak diatur mengenai pembekuan rekening, sehingga berpotensi tersangka atau terdakwa kasus korupsi mengalihkan uangnya ke rekening orang lain. Sembilan, tidak mengatur pengelolaan aset hasil korupsi. Sepuluh, tidak mengatur pembatalan kontrak yang prosesnya sarat korupsi. "Juga tidak diatur mengenai permufakatan korupsi, penyadapan, peran masyarakat, kewajiban melaporkan harta kekayaan, dan tidak diatur secara jelas mengenai penahanan," beber Febri. (sam/JPNN)