Pelengseran JK, Lebih Cepat Lebih Baik

JAKARTA -- Rupanya, para elit Partai Golkar mencatat statemen Jusuf Kalla yang mengatakan akan pulang kampung bila kalah dalam pertarungan pilpres 8 Juli 2009. Kata ‘pulang kampung’ dimaknai bahwa JK siap meninggalkan Jakarta , termasuk meninggalkan kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

 Ketika kekalahan JK sudah begitu jelas, maka desakan agar segara dilakukan pergantian pucuk pimpinan di partai warisan Orde Baru itu langsung menguat. “Pernyataan Pak JK bahwa akan pulang kampung jika kalah, membuat politik di internal Partai Golkar begitu dinamis. Eskalasinya begitu cepat,” ujar Ketua DPP PG, Leo Nababan kepada JPNN, Jumat (10/7).

Leo mengakui, belakangan ini sudah mulai ada pengumpulan aspirasi dari seluruh pengurus Golkar di tingkat daerah menyangkut perlu tidaknya dilakukan percepatan agenda Musyawarah Nasional (munas). Secara normatif, munas sebenarnya sudah dijadwalkan paling lambat Desember 2009. Dijelaskan Leo, ada dua kubu yang siap untuk memperebutkan kursi Ketum Golkar. Pertama yang biasa disebut kubu AAA, yakni Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung. Kubu kedua, yang dimotori Surya Paloh (SP).

Leo mengatakan, ada dua skenario untuk melakukan pergantian kepemimpinan tertinggi Golkar. Pertama, mendorong agar JK secara legowo mau menyatakan mengundurkan diri. Cara ini lebih baik agar soliditas partai tetap terjaga, tidak terjadi perpecahan di tubuh Golkar. “Artinya, jangan paksa Pak JK untuk turun. Lebih baik beliau turun dengan legowo. Kita beri karpet merah untuk beliau turun. Kalau ini ditempuh, maka tidak akan ada yang merasa tercederai,” ujar Leo. Kalau mekanisme ini yang terjadi, maka yang ada nantinya adalah munas dipercepat, bukan munaslub.