Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor DPC PDIP Kolaka, Hasto Sampaikan Pesan Bu Mega

jpnn.com - KOLAKA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terus melakukan pergerakan di tengah rakyat sekaligus memperkuat organisasi.
Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kantor di Jalan Ujung Usman Rencong itu dibangun dengan semangat bangunan yang mengakomodasi anak-anak muda, yang akan digembleng partai menjadi calon pemimpin terbaik bagi rakyat.
“Dengan memohon doa restu dari Tuhan Yang Mahakuasa, peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kolaka kami mulai,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto didampingi Ketua Bidang Pariwisata DPP PDI Perjuangan Wiryanti Sukamdani sebelum melakukan peletakan batu pertama, Rabu (7/9),
Hasto kemudian melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kolaka.
Setelah Hasto, Wiryanti Sukamdani, Ketua DPD PDIP Sultra Lukman Abunawas, anggota DPR Fraksi PDIP Hugua dan Andi Ridwan Wittiri, Bupati Kolaka Ahmad Safei, hingga perwakilan masyarakat, kemudian mengikuti.
Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada para kadernya.
Menurut Hasto, Bu Mega dengan tegas berpesan supaya pembangunan kantor-kantor partai harus dilanjutkan semua kader di seluruh wilayah Indonesia.
Hasto Kristiyanto melakukan peletakan baru pertama pembangunan kantor DPC PDIP Kolaka. Hasto turut menyampaikan pesan penting Bu Mega.
- Eks Wakapolri: Dakwaan KPK Terhadap Hasto Dilebih-lebihkan, Pasal Pokok Juga Tak Jelas
- Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Rekan-Rekan Sekjen PDIP Hadir di Sidang Perdana, Pakai Kaus Hasto Tahanan Politik