Pelibatan CSO Dalam Kebijakan Energi Listrik Nasional Sangat Vital
jpnn.com, JAKARTA - Pelibatan civil society organizations (CSO) dalam kebijakan energi listrik ramah lingkungan sangatlah vital.
Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian target pemenuhan dan pengembangan energi bersih dan inklusif, diperlukan dorongan dari pihak eksternal terutama organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSO) baik yang bergerak di bidang energi maupun nonenergi, pihak swasta, dan kelompok pengguna energi.
Demikian disampaikan anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam Diskusi Pelayanan Publik bertajuk “Pengembangan Kendaraan Listrik Energi Ramah Lingkungan Dalam Mendukung Pelayanan Publik” yang digelar Visi Nusantara, Minggu (17/4).
Kegiatan tersebut digelar secara luring di Hotel Grand Dian, Brebes, Jawa Tengah dan dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur seperti pemuda, mahasiswa, masyarakat pengguna energi dan stakeholders terkait bidang energi.
Menurut Hery Susanto, dorongan publik itu komponen penting untuk memenuhi kebutuhan energi bersih dan inklusif karena sektor energi cenderung memiliki nuansa politik yang kental dan menarik banyak kelompok kepentingan.
“Tanpa adanya pelibatan CSO dan publik dalam merumuskan kebijakan, perencanaan di sektor energi serta penerapannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik," kata Hery.
Menurut Hery, pelibatan CSO dapat dilakukan dalam bentuk strategic partnership yang dibangun berlandaskan kerja sama Kementerian ESDM dengan organisasi masyarakat sipil dan penguatan kapasitas organisasi-organisasi tersebut untuk melakukan advokasi isu energi bersih dan inklusif secara efektif.
Sebagaimana diketahui, saat ini Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSE) dengan salah satu programnya yaitu penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan pelibatan civil society organizations (CSO) dalam kebijakan energi listrik ramah lingkungan sangatlah vital.
- PLN IP Topang Kebutuhan Listrik Maluku Saat Nataru, Menteri ESDM Bilang Begini
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Penuhi Kebutuhan Nataru, PLN Indonesia Power Siapkan Ribuan Personil Siaga
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya
- Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Gelar Rapat Uji Coba SIOLA dan SILENTIK BRIN untuk Optimalkan Pelayanan Publik
- Target Emisi Bersih Indonesia 2060 Bisa Dicapai lewat Strategi Ini